Legislator Sebut Blank Spot Internet Ganggu Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Andina Thresia Narang mengeluhkan masih banyak daerah Kalimantan Tengah yang mengalami blankspot telekomunikasi, sehingga hal ini menghambat akses informasi dan ekonomi masyarakat daerah.

Padahal akses internet saat ini telah menjadi kebutuhan vital untuk menunjang seluruh kegiatan masyarakat. "Ada sekitar 316 BTS di Kalteng tapi sayangnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan blank spot," katanya ditemui wartawan disela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Lebih jauh Andina mengakui masih adanya wilayah yang belum terjangkau akses internet di Kalimantan Tengah sudah tentu menjadi kendala bagi pemerintah dan masyarakat untuk memajukan berbagai sektor tersebut.

"Kita perjuangkan terus, dan kemarin sudah disampaikan ke Bu Menteri Komdigi masalah ini. Mudah-mudahan saja bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Politisi muda Nasdem itu meminta agar pemerintah segera membangun pemerataan infrastruktur, termasuk telekomunikasi hingga pelosok Indonesia, sehingga kegiatan ekonomi dan pendidikan bisa tumbuh secara merata. "Kondisi blank spot internet itu menyebabkan masyarakat daerah kesulitan mengakses informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi," paparnya.

Dikatakan Andina, saat suasana Covid-19 beberapa tahun yang lalu, kegiatan pendidikan di Kalteng sangat terganggu, karena para siswa kesulitan mencari sinyal untuk mengerjakan tugas dan PR-PR sekolah. "Sehingga ada yang mengerjakan dan ada tidak bisa, karena sinyal telekomunikasi belum merata," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menargetkan pemerataan infrastruktur dan jangkauan sinyal layanan 4G. Hal ini penting karena jangkauan internet sudah merata namun masih 2G.“Kemudian, penggelaran infrastruktur dan penyediaan sinyal layanan 4G yang lebih merata bersama penyelenggara seluler di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T,” kata Meutya Hafid dalam Rapat Kerja Komdigi dengan Komisi I DPR, Jakarta pekan lalu.

Meutya menargetkan pemerataan ini bakal berlangsung di 65 desa. Ia tidak merinci desa mana yang bakal menjadi sasaran kerja kementerian tersebut.“Periode yang lalu dan sebelumnya, kita sudah mencapai jangkauan 97% konektivitas, tapi ini belum ada artinya kalau koneksinya masih sebagian 2G. Jadi, artinya sangat lambat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, prioritas Komdigi dalam 100 hari masa kerjanya akan meningkatkan kapasitas infrastruktur konektivitas. Tujuannya agar koneksi internet di berbagai daerah bisa lebih cepat, tidak hanya luas.*