Laporan PBB Ungkap Pelanggaran HAM di Xinjiang

JENEWA - Kantor HAM PBB mengatakan penahanan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uighur di Xinjiang diyakini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam sebuah laporan penting yang dirilis pada Rabu (31/8), PBB menyimpulkan bahwa orang-orang Uighur dan orang-orang dari kelompok muslim lainnya di Xinjiang telah dirampas hak-hak dasar mereka dari 2017 hingga 2019, dan kemungkinan masih berlanjut hingga saat ini.

"Tuduhan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, dapat dipercaya kebenarannya," kata laporan itu.

Laporan PBB setebal 48 halaman itu mengatakan situasi itu membutuhkan perhatian mendesak oleh pemerintah, badan antarpemerintah PBB, dan sistem hak asasi manusia, serta komunitas internasional secara lebih luas, apalagi laporan itu juga mengamati pergeseran dari penahanan yang disebut Beijing sebagai "pusat kejuruan" ke penjara yang lebih formal dengan alasan kriminal.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan bahwa Beijing sangat menentang perilisan laporan tersebut. Sebelum melihat laporan itu, Zhang mengklaim apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat, yang dirancang untuk melemahkan Tiongkok. SB/AFP/DW/I-1