Kyiv Tuntut Lebih Banyak Senjata

KYIV - Ukraina pada Rabu (28/9) meminta negara-negara Uni Eropa (UE) dan NATO untuk menghukum Russia dengan lebih banyak sanksi dan mengirim lebih banyak senjata ke garis depan setelah proksi Kremlin mengadakan referendum aneksasi "palsu" di empat wilayah Ukraina yang diduduki.

Seruan Kyiv untuk bantuan lebih banyak pasokan senjata muncul meskipun ada peringatan berulang kali dari Moskwa bahwa mereka dapat menggunakan persenjataan nuklirnya untuk mempertahankan wilayah dari serangan balasan Ukraina yang telah merebut kembali sebagian besar wilayah bulan ini.

"Ukraina meminta Uni Eropa, NATO dan G-7 untuk segera dan secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap Russia, termasuk dengan menjatuhkan sanksi keras dan secara signifikan meningkatkan bantuan militer mereka ke Ukraina," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Seruan itu muncul sementara para pemimpin yang ditempatkan Russia di Luhansk dan Kherson pada Rabu (28/9) meminta Presiden Russia, Vladimir Putin, agar menganeksasi wilayah-wilayah itu berdasarkan apa yang mereka katakan sebagai dukungan warga.

Para pejabat yang ditempatkan Russia mengatakan 93 persen suara yang diberikan dalam pemungutan suara selama lima hari di Zaporizhzhia mendukung aneksasi, 87 persen mendukung di Kherson, 98 persen di Luhansk dan 99 persen di Donetsk.

Keseluruhan wilayah itu merupakan sekitar 15 persen dari wilayah Ukraina.

Ukraina, AS dan negara-negara Barat lainnya telah mengecam referendum itu yang disebut ilegal. Kemungkinan besar, referendum ini tidak mendapat pengakuan internasional.

Terkait referendum ini, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, pada Selasa (27/9) mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Russia harus diisolasi secara internasional atas referendum palsunya di Ukraina itu.

"Hanya ada satu-satunya jalan untuk menghentikan semua ini. Pertama-tama, isolasi penuh Russia sebagai tanggapan atas semua yang dilakukannya" kata Zelenskyy melalui video.

Selain itu Presiden Zelenskyy menyebut bahwa referendum di wilayah negaranya yang dikuasai Russia sebagai sebuah pelanggaran brutal terhadap Piagam PBB dan referendum itu semata-mata sebuah upaya untuk mencaplok wilayah negara lain.

"Ini adalah upaya untuk menghapus norma-norma hukum internasional," ungkap Zelenskyy. "(Oleh karenanya) lebih banyak lagi sanksi harus dijatuhkan terhadap Moskwa. Selain itu hak veto Russia di Dewan Keamanan PBB harus dicabut dan Russia harus diskors dari semua lembaga internasional," imbuh dia.

Menanggapi dilaksanakannya referendum aneksasi di 4 wilayah Ukraina yang diduduki Russia, PBB menyatakan bahwa referendum itu ilegal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Pemeliharaan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa.

"Referendum yang didukung Russia di wilayah Ukraina yang diduduki, bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat atau legal di bawah hukum internasional. Tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan lapisan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu negara atas wilayah negara lain, sementara mengklaim mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional," imbuh dia.

Dalam pernyataannya, DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan menuntut agar Russia patuh pada hukum internasional dan menghormati hukum Ukraina.

Sementara itu Utusan AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa Washington DC akan mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang mengutuk apa yang disebutnya referendum "palsu" di wilayah Ukraina yang ingin memisahkan diri.

Peringatan Keamanan

Sementara itu dari Russia dilaporkan bahwa Kedubes Amerika Serikat (AS) di Moskwa telah mengeluarkan seruan agar warga AS untuk menahan diri dari bepergian ke Russia dan meminta warganya yang sudah berada disana, agar segera pergi meninggalkan negara itu.

Dalam peringatan keamanan yang diterbitkan diwebsite-nya, Kedubes AS mengatakan bahwa Moskwa bisa memanggil orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda Russia-AS untuk mengikuti dinas militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi militer.

Kedutaan AS mengatakan pilihan penerbangan sangat terbatas saat ini, tetapi rute darat masih terbuka. "Jika Anda ingin meninggalkan Russia, Anda harus membuat persiapan sesegera mungkin. Kedutaan Besar AS memiliki batasan berat pada kemampuannya untuk membantu warga AS, dan kondisi, termasuk pilihan transportasi, mungkin tiba-tiba menjadi lebih terbatas," kata Kedutaan AS seraya menegaskan bahwa warga AS harus segera meninggalkan Russia saat opsi perjalanan terbatas tetap ada. AFP/Anadolu/I-1