KTT Ke-2 Trump dan Kim Jong-un Digelar di Vietnam

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, direncanakan bertemu di Vietnam pada akhir Februari 2019. Informasi itu disampaikan oleh seorang narasumber pejabat di pemerintahan AS pada Jumat (1/2) seperti dilansir dari kantor berita CNN.

"Rencana pertemuan itu telah final," kata narasumber itu. "Dalam rencana itu difokuskan bahwa KTT antara kedua pemimpin negara tersebut akan digelar di Kota Da Nang, Vietnam," imbuh dia.

Vietnam telah diduga akan jadi lokasi pertemuan antara Trump dan Kim Jong-un. Gedung Putih pada 18 Januari lalu mengkonfirmasi bahwa pemimpin kedua negara tersebut akan bertemu kembali, setelah pertemuan 90 menit pada Jumat (18/1) lalu antara Presiden Trump dengan Kim Yong-chol yang merupakan diplomat utama sekaligus orang kepercayaan dari pemimpin Korut.

Narasumber itu juga mengatakan dirinya tak tahu apakah Trump juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, saat Presiden AS menghadiri KTT di Vietnam. Namun ia bisa menjelaskan bahwa Presiden Xi amat mendukung terjadinya KTT ke-2 antara Trump dan Kim Jong-un.

Tak akan Invasi

Terkait akan digelarnya KTT AS-Korut pada pengujung Februari, utusan khusus dari Kementerian Luar Negeri AS untuk Korut, pada Kamis (31/1) mengatakan bahwa AS tak akan menginvasi Korut. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa AS bersedia secara resmi untuk mengakhiri Perang Korea.

"Presiden Trump siap mengakhiri perang ini," kata Steve Biegun dalam pidatonya di Stanford. "Kami tidak akan menyerang dan tidak berusaha untuk menjatuhkan rezim di Korut," imbuh dia.

Dalam keterangannya, Biegun menolak anggapan bahwa AS akan setuju untuk menarik pasukan dari Korea Selatan (Korsel) sebagai konsesi untuk Kim Jong-un, karena ada indikasi hal itu bakal dilakukan oleh Presiden Trump.

KTT pertama Trump dan Kim di Singapura berakhir dengan komitmen dari pemimpin Korut untuk bekerja menuju denuklirisasi total di Semenanjung Korea, tetapi negosiasi tampaknya tidak berjalan lancar sejak saat itu. Banyak kritikus menuduh pemerintahan Trump gagal untuk membuat Presiden Kim menyetujui secara spesifik saat dilakukan pertemuan utama pertama mereka.

Tetapi Biegun menekankan bahwa denuklirisasi tidak dapat terjadi tanpa Korut terlebih dahulu membuktikan jumlah terperinci fasilitas nuklir dan misilnya hingga langkah perlucutan mereka berdasarkan kesepakatan akhirnya dapat diverifikasi.

Kemudian pada Rabu (30/1) lalu, Trump secara terbuka menegur pejabat intelijennya setelah mereka menentang beberapa klaim kebijakan luar negerinya, termasuk dengan Korut dalam sidang Senat. Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, mengatakan dalam rapat dengar pendapat bahwa Korut tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya senjata nuklirnya.

Sementara itu, Direktur CIA, Gina Haspel, mengatakan Pyongyang telah berkomitmen untuk mengembangkan misil berhulu ledak nuklir jarak jauh yang akan menimbulkan ancaman langsung ke AS.

Namun Presiden Trump mengatakan kepada awak media bahwa hubungan Korut dan AS baik-baik saja dan tidak akan ada serangan misil lagi. Ang/CNN/AFP/I-1