KPU dan Kemenkumham Bersinergi untuk Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sepakat untuk bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak oleh Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (22/11).

Dalam kesempatan tersebut, Hasyim Asy'ari menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kemenkumham menjalin kerja sama dengan KPU RI dan berharap hal itu dapat berkontribusi dalam memperlancar dan menyukseskan Pemilu Serentak 2024.

"Terima kasih kepada Kemenkumham atas penandatanganan nota kesepahaman ini, terutama dalam rangka memperlancar dan menyukseskan kegiatan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024," kata Hasyim di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, dalam pidato sambutannya, Yasonna mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi sejumlah hal, seperti penyediaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pengembangan sistem teknologi informasi, serta penyusunan rancangan peraturan undang-undangan, pedoman, dan/atau petunjuk teknis."Berikutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dukungan sosialisasi dan edukasi," kata Yasonna. Ant/S-2