Daftar Pemilih Tambahan | Koalisi Masyarakat Sipil Buka Posko Pengaduan Konsultasi
KPU dan Bawaslu Diminta Proaktif
Foto : ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA
SIMULASI PENCOBLOSAN | Warga mencoblos surat suara dari dalam bilik pada Simulasi Pemilihan Umum 2019 di Desa Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3). Simulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bogor itu merupakan gambaran nyata pelaksanaan Pemilu 2019 yang nantinya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, DPRD Kota/Kabupaten serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Untuk meneyelesaikan polemik DPTb, penyelenggara pemilu harus lebih aktif mencari solusi yang cepat dan tepat tanpa melanggara aturan.
JAKARTA - Elemen penting dalam demokrasi elektoral adalah, adanya jaminan kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu, sudah selayaknya penyelenggara pemilu proaktif dalam mengidentifikasi hambatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2019.
Hambatan terbesar masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya terdapat pada aspek administrasi kepemiluan. Pada aspek ini yang terbaru adalah polemik seputar daftar pemilih tambahan (DPTb). Di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampak gamang dalam menyikapi potensi kurangnya surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih pada hari pemungutan suara.
Sebuah persoalan teknis yang mestinya dapat diselesaikan oleh KPU, mengingat kelembagaan penyelenggaraan pemilu telah berjalan dan terus diperkuat dalam empat penyelenggaraan pemilu terakhir pasca reformasi (Pemilu 2004, 2009, 2014 & 2019).
"Orientasi pemenuhan hak (rightbase policy) harus dikedepankan KPU dalam melakukan kerja administrasi kepemiluan, khususnya dalam melakukan pendataan pemilih, baik itu DPT, DPTb, dan DPK," kata Sekjen Komite IndependenPemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, dalam sebuah diskusi di media center Bawaslu, Jalan. Thamrin 14, Jakarta, Minggu (3/3).
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya