Daftar Pemilih Tambahan | Koalisi Masyarakat Sipil Buka Posko Pengaduan Konsultasi
KPU dan Bawaslu Diminta Proaktif
Foto : ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA
SIMULASI PENCOBLOSAN | Warga mencoblos surat suara dari dalam bilik pada Simulasi Pemilihan Umum 2019 di Desa Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3). Simulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bogor itu merupakan gambaran nyata pelaksanaan Pemilu 2019 yang nantinya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, DPRD Kota/Kabupaten serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Kaka, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus pro aktif membantu KPU dalam memitigasi sejumlah persoalan, terutama dalam menjamin warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dari potensi kesalahan teknis dalam hal pendataan pemilih, baik itu DPT, DPTb dan DPK. Kaka berharap, KPU dan Bawaslu serius dalam menghadapi persoalan hak pilih tersebut. "Harus bersama-sama menyelesaikan persoalan sebab pemilu tinggal sebentar lagi," tegas Kaka.
Hal senada disampaikan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif ) Veri Junaidi, yang prihatin atas persoalan hak pilih menjadi persoalan yang sangat krusial karena selalu muncul jelang pemilu.
Oleh karena itu ungkap Veru, Koalisi Masyarakat Sipil peduli pemilu yang terdiri KIPP, Kode Inisiatif, JPPR, dan SPD, membuka posko pengaduan konsultasi dan juga menampung informasi bagi publik pemilih, warga negara Indonesia yang punya hak pilih tetapi tidak terdaftar, dan mengalami kesulitan mengenai informasi mengenai bagaimana prosedur pindah memilih dan sebagainya, atau tidak bisa menggunakan hak pilih.
"Kita berharap dengan munculnya partisipasi ini akan sedikit banyak membantu bagi pemilih dalam menjamin hak pilih warga negara," terangnya.
Posko Partisipasi
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya