KPU Buka Opsi Gelar Pilkada Ulang di 2025 Jika Kotak Kosong Menang

"Kalau sekarang 27 November sepanjang undang-undangnya tidak berubah, ya, artinya kita menghitung lagi kan sampai dengan masa jabatan berakhir dan kemudian dilakukan pilkada. Itu reguler saja, kecuali ada kebijakan yang mengubahnya," ujarnya.

Dia pun tak menutup kemungkinan instrumen yang tersedia dapat memunculkan tafsir yang berbeda. Oleh karena itu, tafsir tersebut harus ditegaskan menjadi satu tafsir saja. "Apakah mengikuti siklus masa jabatan, sehingga nanti daerah-daerah yang kemudian kotak kosong dalam tanda kutip yang menang Itu kemudian diisi penjabat (Pj) kan," jelas Mellaz.

Menurut August Mellaz, RDP bersama Komisi II DPR RI itu untuk membahas fenomena kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024 pada 10 September 2024. "Kita juga sampaikan ke Presiden, kita akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan itu juga sudah sampai di Komisi II tanggal 10 (September) nanti akan dijadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas terkait dengan bagaimana kalau daerah-daerah tersebut kemudian pasangan calon tunggalnya yang menang," August Mellaz.

Mellaz mengatakan dalam RDP itu juga akan dibahas sejumlah opsi apabila kotak kosong yang memenangi pilkada. "Kotak kosongnya yang menang. Nah, itu nanti akan dibicarakan opsi-opsi kebijakannya," ujarnya.

Tetap Bisa Serentak
Halaman Selanjutnya....