Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

KPU Bogor Sebut Satu Bacalon Perseorangan Penuhi Syarat

Foto : ANTARA/M Fikri Setiawan

Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

A   A   A   Pengaturan Font

BOGOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), menyatakan hanya satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mampu memenuhi syarat dukungan dalam menempuh jalur perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada setempat.

"Ada satu bakal pasangan calon perseorangan menguppload 100 persen (syarat dukungan) yaitu Gunawan Hasan dan pasangannya (Rudi Harianto)," ungkap Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia di Cibinong, kemarin.

Pasangan Gunawan Hasan-Rudi Harianto telah mengunggah formulir Model B1-KWK sebanyak 100 persen atau 252.814 dukungan masyarakat ke Aplikasi Silon milik KPU. "Yang kita butuhkan itu 252.814 dukungan, itu yang harus dipenuhi oleh bakal calon perseorangan di Kabupaten Bogor, karena angka tersebut sudah diatur dalam undang-undang yakni 6,5 persen dari jumlah DPT terakhir," ujarnya.

Ada tiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bogor pada Minggu (12/5), untuk menempuh jalur perseorangan, yakni Tubagus Ahmad Luthfi Syam - Cecep Muptahudin, Santoso - Kusnawan, dan Gunawan Hasan - Rudi Harianto.

Bakal pasangan calon jalur perseorangan awalnya harus memenuhi persyaratan batas minimal dukungan pada Minggu (12/5), namun KPU Kabupaten Bogor melakukan perpanjangan hingga 15 Mei.

KPU Kabupaten Bogor menyatakan pasangan bakal calon perseorangan untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada wajib mengantongi minimal 252.814 dukungan dari masyarakat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Syarat minimal dan persebaran dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 sebanyak 252.814 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 21 kecamatan," ujar Adi.

Persyaratan tersebut mengacu ketentuan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menyebutkan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top