KPNas: Pemerintah Harus Buat Profil Pemulung, Pengemis dan Gelandangan

JAKARTA - Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto mengatakan, pemerintah perlu membuat profil para pemulung, pengemis dan gelandangan ibukota, kota-kota metropolitan, besar dan kecil di seluruh Indonesia. Sehingga, Mensos RI punya profil kaum miskin Indonesia.

" Penyusunan profil ini merupakan kerja bareng mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota hingga Ketua RW, Dusun dan RT, "ujar Bagong, dalam penjelasan tertulis yang diterima Koran Jakarta, Senin (11/1)

Menurut, Bagong terlepas dari reaksi berdimensi politis atau bukan Indonesia butuh data riel pemulung, pengemis, gelandangan dan sejenisnya dalam klasifikasi miskin secara akurat dan valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Kita butuh angka-angka itu sebagai bahan/basis pengambilan keputuan, pengambilan kebijakan yang bagus. Berapa jumlah pemulung di Indonesia? Berapa jumlah pengemis di Indonesia? Berapa jumlah gelandangan di Indonesia? : ujarnya.

Sebab, kata Bagong, selama ini, banyak pihak mengalami kesulitan menjawab pertanyaan data riel tersebut ketika media massa dan pihak yang berkepentingan. Karena identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada sebutan pekerjaan sebagai "pemulung", "pengemis", atau "gelandangan".

Menurut Bagong, selama ini kita masih mengandalkan asumsi, perkiraan atau sejenis itu sehingga persoalan kemiskinan itu tetap terjadi, meskipun angka-angka kemiskinan menurun menurut otoritas resmi. Dan kemiskinan itu naik lagi di masa pandemic Covid-19.

Sehingga, jelas Bagong, dengan ketidak-akuratan dan ketidak-validan data orang miskin Indonesia akibatnya terjadi salah bantuan pada orang miskin. Kata lain, bantuan social tidak tepat sasaran. Implikasi lanjutannya, bantuan masih disunat, dikorupsi dan diselewengkan. Hal ini bisa bermula dari kebijakan yang buruk, ditafsirkan dan diimplementasikan secara buruk. Atau kebijakan bagus nanun ditafsirkan dan dilaksanakan secara buruk.

Selain itu, menurut Bagong, dalam membuat kebijakan dan implementasinya butuh pemimpin dan orang-orang yang mempunyai kepedulian dan integritas tinggi. Sehingga upaya mengurangi dan memberantas kemiskinan dapat diwujudkan secara riel. Indonesia butuh pejabat tinggi, tokoh masyarakat dan lainnya yang punya integritas dalam memberantas kemiskinan.

"Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prisinp-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat, " tegasnya.

Bagong menjelaskan, orang-orang kecil dan miskin dikunjungi pejabat tingggi, sekelas Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Apalagi diajak bicara mengenai kehidupannya sehari-hari. Kemudian ditanyakan apa yang dibutuhkan agar bisa hidup, bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya, bisa memiliki rumah layak huni, dan lain sebagainya. Emh/P-5,