KPNas Minta Pemerintah Jatuhkan Sanksi pada Pengelola TPA Sampah Tidak Normal

Namun Bagong mengakui mengelola sampah itu tidak mudah, apalagi jika jumlah timbulannya besar atau sangat besar, mencapai 1.000 sampai 10.000 ton/hari. Untuk mengelola timbulan sampah ratusan ton/hari banyak yang kewalahan. Jika dilakukan sendiri akan sangat berat. Maka diperlukan partisipasi semua pihak, yakni dunia usaha, masyarakat dan stakeholder lain. Dan, yang bantuan multi-teknologi, infrastruktur dan anggaran yang cukup.

Sekarang, penduduk semakin banyak dan sampah bertambah banyak. Gaya hidup makin konsumtif dan kemajuan pembangunan sudah tinggi. Gaya hidup modern sudah menjadi bagian dari napas hidup sehari-hari, implikasinya sampah modern berupa gelas plastik, sendok plastik, berbagai kemasan plastik tak ramah lingkungan membebani lingkungan hidup.

"Kita belum menghayati dan menerapkan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012, UU No. 32/2009, Perda dan peraturan perundangan terkait. Semestinya penanganan sampah mengikuti hireraki pengelolaan sampah. Amanahnya mengelola dan mengolah sampah dari sumber dengan multi-teknologi ramah lingkungan," jelas Bagong.

Mestinya, kebijakan yang dibuat di pusat terintegrasi dan bisa diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat RT/RW dan rumah tangga. Lembaga dan pejabat tingkat kelurahan/desa harus ikutserta menangani sampah. Hal ini telah diterapkan pemerintah Kota Malang, Jawa Timur. Pekerja kebersihan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kelurahan/desa.

Juga sangat penting mensosialisasikan "budaya malu". Malu membuang sampah sembarangan. Karena akan mengotori jalan kampung, saluran air, pekarangan, sungai, pantai, laut, dll, akan mengundang berbagai penyakit, penyebab banjir, merusak keindahan dan merendahkan martabat manusia.
Halaman Selanjutnya....