KPK Ultimatum DPR

"Dan pihak tersebut membuat dan menyerahkan proposal kepada anggota DPR RI dan pejabat Kemenkeu dengan harapan dapat dianggarkan dalam APBN-P 2018," katanya.

Modus Kasus

Febri juga menjelaskan bahwa ada beberapa modus kasus "bermain" anggaran, mulai suap meloloskan anggaran tertentu hingga pengaturan pengadaan barang dan jasa sejak pembahasan anggaran sampai implementasi proyek seperti yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Modusnya macam-macam. Ada modus untuk meloloskan anggaran tertentu, hingga bisa diproses dan diloloskan sampai diatur di tingkat implementasi pengadaan barang dan jasa. Ini contoh konkret yang paling dekat adalah kasus e-KTP," katanya.

Sebenarnya urusan mafia anggaran sudah diusut KPK, bahkan sejak awal lembaga itu berdiri. Namun tampaknya, para mafia anggaran masih mencari celah melakukan korupsi yang tak diendus KPK.
Halaman Selanjutnya....