KPK Tetap Memantau Penyaluran Bansos Tahun 2021

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan, tambah Ipi, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran Bansos. KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima Bansos di masa pandemi dalam satu basis data.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran kementerian dan kepala daerah memastikan agar seluruh bantuan tunai diterima masyarakat secara utuh dan tidak dikenai potongan.

"Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi, tidak ada potongan apa pun," kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1). n ola/Ant/N-3