KPK Sita 20 Mobil Bupati Mojokerto

Selain itu, kata Febri, KPK pada Senin (7/5) memeriksa 15 saksi dari sejumlah perusahaan konstruksi di Polres Mojokerto. Pada para saksi diklarifikasi terkait dengan kegiatan pembangunan jalan. Sebelumnya pada Jumat (4/5), penyidik juga telah memeriksa 18 saksi dari unsur pegawai di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Dinas Pekerjaan Umum, dan pihak swasta.

Mustofa bersama-sama Zainal diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Penyidik telah menyita sejumlah kendaraan dalam penyidikan kasus gratifikasi ini. Mobil yang disita yaitu enam unit mobil yang terdiri atas satu unit Toyota Innova, satu unit Toyota Innova Reborn, satu unit Range Rover Evoque, satu unit Subaru, satu unit Dalhatsu Pickup, dan satu unit Honda CRV.

Selain itu penyidik juga menyita dua unit sepeda motor dan lima unit jetski. Mustofa diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomer 30/2002 tentang KPK dan Pasal 12 C UU Nomer 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya sebesar 3,7 miliar rupiah. Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK juga telah menetapkan Mustofa bersama dua orang lainnya, yakni Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar 2,7 miliar rupiah. Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. mza/N-3