KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek di Papua

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tengah mencermati sejumlah dugaan kasus korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua. Hal itu ungkapkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, terkait dugaan penganiayaan yang dialami dua penyelidik KPK, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) malam.

"KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Febri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/2/2019).

Sebelum penganiayaan itu terjadi, kata Febri, sedang ada rapat pembahasan hasil review Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019. Pembahasan dilakukan antara pihak pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Namun, Febri tidak menyampaikan secara spesifik kasus apa yang tengah dicermati oleh KPK. Ia mengatakan keterangan spesifik mengenai kasus tersebut akan diinformasikan ke publik setelah masuk dalam tahap penyidikan. "Jika sudah masuk tahapan penyidikan dan memungkinkan disampaikan pada publik, akan kami informasikan sebagai hak publik untuk tahu," kata Febri.

Febri menegaskan KPK telah menugaskan secara khusus tim untuk melakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di Papua melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan. Upaya KPK melakukan pencegahan di sejumlah daerah ini dilakukan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Papua, dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor.

Febri mengatakan pembangunan Papua penting untuk didukung agar dapat dinikmati oleh masyarakat di Papua. Namun, jika ada korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan, atau kewenangan-kewenangan lain, maka penegak hukum, termasuk KPK, wajib untuk menangani korupsi tersebut.

"KPK tidak akan toleran terhadap korupsi yang terjadi sepanjang terdapat bukti yang kuat," ucap dia.

Tak Perlu Khawatir

Febri mengingatkan, para pejabat daerah untuk tak perlu merasa khawatir atau tidak nyaman terhadap keberadaan jajaran KPK yang bertugas. Hal itu dia ungkapkan menyikapi pernyataan Pemerintah Provinsi Papua yang menyebutkan pengawasan oleh petugas KPK akan menimbulkan rasa takut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Kalau tidak melakukan korupsi, tidak perlu khawatir. Justru pembangunan perlu ditingkatkan. Jadi, ini sekaligus juga perlu kami sampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak perlu ada yang dikhawatirkan," kata Febri.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menjelaskan kronologi penganiayaan terhadap pegawai KPK. Kejadian bermula saat Pemda Papua sedang menggelar rapat di lantai 19 Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) malam. Saat rapat berlangsung, terdapat dua orang tak dikenal yang mengambil gambar kegiatan tersebut.

Setelah kegiatan selesai, para peserta rapat dari Pemda Papua turun ke lobi. Ternyata, di lobi masih terdapat orang yang sama yang mengambil gambar.

"Motret-motret kan tidak izin ya, terus yang motret ini didatangi lalu ditanya dan cekcok terjadi keributan. Akhirnya, teman-teman kita itu dibawa ke Polda Metro Jaya. Karena dia mengaku dari KPK, sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku KPK, untuk memastikan dia KPK dan diterima Jatanras Krimum," ujar Argo. ola/jon/P-4