KPK Minta BPK-BPKP Segera Hitung Kerugian Negara Jika Ada Perkara yang Ditangani

Audit BPK menjadi keharusan untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan dari penyalahgunaan bantuan tersebut, termasuk penerbitan SKL.

"Harus ada kesamaan pandangan dari aparat penegah hukum agar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik," kata Badiul.

Sementara itu, Penasihat Senior Indonesia Human Rights Commitee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas kinerja Satgas BLBI. "KPK perlu mengawasi Satgas BLBI, terutama jika terjadi pemalsuan dokumen dan pengalihan aset," tutupnya.