KPK Harus Usut Tuntas Semua Pegawai Pajak yang Terlibat Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas dugaan suap pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Selain mencederai institusi, ulah aparat tersebut juga mengusik rasa keadilan masyarakat sebagai wajib pajak yang sudah berkontribusi untuk menyelamatkan keuangan negara dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan aparat penegak hukum juga harus mengungkap semua pihak yang terlibat. Dalam penggelapan pajak seperti kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan beberapa waktu lalu, selalu melibatkan banyak pihak.

"Kasus ini sangat anomali, di saat negara berharap banyak pada penerimaan pajak untuk membantu memulihkan ekonomi, malah segelintir aparatur negara mencari keuntungan memperkaya diri sendiri," katanya.

Padahal, penerimaan pajak sudah menurun jauh dari target karena dunia usaha juga terdampak pandemi. Apalagi, pemerintah mencoba merangsang perekonomian dengan memberi insentif pajak baik ke wajib pajak badan maupun perorangan.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, mengatakan dugaan kasus suap yang melibatkan pejabat/pegawai DJP tidak hanya memalukan Kemenkeu, tetapi juga memalukan seluruh negara.
Halaman Selanjutnya....