KPK Harus Usut Tuntas Semua Pegawai Pajak yang Terlibat Suap

"Kejadiaan ini sangat disesalkan. Menkeu harus menindak tegas dengan memecat pegawainya yang melanggar hukum," kata Badiul.

Selain itu, dia mengimbau Menteri Keuangan dan jajarannya membenahi sistem pengawasan internal agar tidak ada celah bagi mereka untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sebab, kasus tersebut bukan pertama kalinya, tapi sudah berkali-kali dengan modus yang serupa.

Pegawai pajak mengurangi tarif pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak dan atas upaya pengurangan itu, oknum pegawai mendapat imbalan.

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, mengatakan kasus suap di DJP itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Kemenkeu yang selama ini memegang teguh prinsip integritas dan profesionalitas.

"Ini sangat merugikan selain reputasi DJP dan Kemenkeu yang tercoreng, juga mengganggu agenda pemulihan ekonomi. Rupanya, krisis yang dituding menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai, tidak sepenuhnya benar. Target tidak terpenuhi karena ada upaya mengurangi penerimaan pajak oleh oknum pegawai pajak untuk mencari keuntungan sendiri," kata Bambang.
Halaman Selanjutnya....