KPK Fokus Penyelesaian Konflik Aset di Kepri

"Kondisi yang sama juga terjadi antara Pemkot Tanjung Pinang dan Pemkab Bintan sebagai efek dari pemekaran wilayah," kata Febri.

Bernilai Strategis

Tidak hanya antar Pemda, kata Febri, konflik terkait penguasaan aset juga terjadi antara Pemda dan perorangan, yayasan maupun perusahaan terkait tanah serta properti lainnya yang bernilai strategis. Di Pemkot Tanjung Pinang sebagai contoh terdapat tanah hibah dari instansi vertikal dan Pemda induk yang dikuasai masyarakat karena ketidakcekatan Pemkot dalam mengurus administrasi hibah.

"Pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu fokus perbaikan sistem yang didorong KPK," jelasnya.

Febri menjelaskan aset-aset daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak dalam pengelolaannya masih banyak masalah. Itu terjadi karena belum adanya legalitas kepemilikan (sertifikat); masih terdapat aset yang dikuasai pihak ketiga yang tidak berhak; terjadi konflik kepemilikan aset dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta atau perorangan); dan tidak optimalnya pemanfaatan BMD oleh pemerintah daerah.ola/N-3