KPK Dilibatkan dalam Program Konversi ke Energi Hijau

"Biasanya, KPK yang panggil perusahaan atau lembaga, ini PLN yang mengundang KPK, luar biasa," kata Agung.

Agung menjelaskan data KPK menunjukkan bahwa celah yang paling banyak potensi korupsinya adalah pada proses pengadaan. Hasil dari divisi pemantauan di KPK adalah rekomendasi kepada lembaga untuk memperbaiki proses yang ada, sehingga menghilangkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Pengamat Energi, Fabby Tumiwa, mengatakan apa yang dilakukan PLN itu dalam rangka mengantisipasi adanya tekanan politik dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan proyek tersebut.

KPK bisa dilibatkan dalam rangka pencegahan. Itu tentu sah-sah saja sepanjang tujuannya memang baik. "Hal yang terpenting adalah PLN sendiri transparan dengan rencana lelang pembangkit untuk lelang konversi, jadwal lelang, ketentuan dan kondisi, serta ketentuan kontraknya," tegas Fabby.

PLN, imbau Fabby, harus melakukan lelang ET secara reguler dan berkala. "Lelang terjadwal itu penting karena ada 2.000 megawatt (MW) yang mau dikonversi. Nah, itu belum ada jadwal lelangnya," katanya.