KPK Didesak Mengusut Korupsi KONI Lampung

JAKARTA - Masyarakat Provinsi Lampung yang tergabung dalam Barisan Rakyat Peduli Lampung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat tahun 2016. Dugaan korupsi ini telah merugikan negara 55 miliar rupiah.

"Kami melihat tidak adanya upaya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk mengungkapkannya, bahkan terkesan seperti dilindungi. Hingga hari ini tidak ada kelanjutan kasusnya," kata Ketua Solidaritas Lembaga Independent Daerah, Suadi Romli, saat aksi demonstrasi bersama Barisan Rakyat Peduli Lampung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10).

Sebelumnya, penyelidikan ini sudah ditangani Kejati Lampung, namun seperti jalan di tempat dan tidak ada kelanjutannya. Suadi menganggap kinerja Kejati Lampung buruk dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut Suadi, hal ini bukan berdasarkan dugaan atau asumsi, tapi berdasarkan hasil analisis dari pakar hukum, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Diminta KPK untuk mengambil alih penyelidikan dan penyidikan kasus ini.

Tentukan Anggaran

Dicurigai adanya keterlibatan Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, dalam tidak pidana korupsi ini. Hal tersebut terjadi karena Ridho Ficardo merupakan ketua KONI Lampung sehingga setiap anggaran yang bersangkutan harus melalui persetujuan dirinya. Suadi menyebutkan Ridho juga memegang peranan penting dalam menentukan besaran anggaran yang ada di KONI Lampung.

Dalam aksinya, Barisan Rakyat Peduli Lampung juga menuntut beberapa pihak yang bersangkutan agar berperan bersama dalam menuntaskan kasus ini. "Kami mendesak KPK mempercepat penuntasan perkara tersebut serta KONI Lampung transparan dalam masalah anggaran," kata Suadi.

Suadi meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga turun untuk mendesak aparat penegak hukum bekerja. Dia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan (BPK) perwakilan Lampung bekerja sama mengaudit seluruh penggunaan anggaran dan potensi kebocoran uang negara tersebut.

Selain itu, KPK diminta mengungkap misteri di balik PT Sembilan Naga Emas yang dari tahun ke tahun selalu mendapatkan dan memenangkan kegiatan atau proyek di Lampung. Suadi menduga adanya kerja sama antara PT Sembilan Naga Emas dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

ola/N-3