KPK dalam Bahaya
Apabila Presiden merekomendasikan nama-nama yang berintegritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih yang terbaik di antara yang bersih. Demikian sebaliknya, yang harus diingat, korupsi adalah penyebab segala masalah dan akibatnya dirasakan oleh semua orang.
Peran Presiden dan DPR sebagai ujung dari proses penyaringan nama capim KPK itu menjadi sangat menentukan. Jika Presiden dan DPR tidak hati-hati dalam memilih capim KPK maka pemberantasan korupsi bisa menimbulkan serangan balik dari pihak-pihak yang tidak nyaman selama ini.
Keberanian Presiden menolak capim KPK yang bermasalah itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja KPK empat tahun mendatang dan menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di negeri ini. Presiden harus membuktikan komitmennya memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah.
Isu pemberantasan korupsi sudah terlanjur menjadi salah satu janji politik yang diutarakan Jokowi saat berkampanye di Pilpres 2019. Oleh karena itu, sudah seharusnya Jokowi mau mendengar dan merespons berbagai tuntutan masyarakat sipil demi tegaknya hukum pemberantasan korupsi di Indonesia melalui KPK. Masa depan penegakan korupsi sangat tergantung kepada kualitas pucuk pimpinan KPK yang sedang diseleksi ini.
Pimpinan KPK tidak boleh diisi pihak luar yang memiliki kepentingan untuk mengendalikan lembaga itu dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Presiden dan Komisi III DPR jangan memberi kuota kepada pihak tertentu untuk mengisi jabatan pimpinan KPK. Seleksi harus benar-benar dilakukan secara adil.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya