![](https://koran-jakarta.com/img/site-logo-white.png)
Kota Tua Diusulkan sebagai Warisan Dunia
Foto: istimewaJAKARTA - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta tengah mempersiapkan kawasan Kota Tua untuk diusulkan sebagai warisan dunia (world heritage). Pada Senin (18/9) kemarin, tim penilai dari International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) telah melakukan peninjauan ke Kota Tua.
"Kemarin mereka berkunjung ke Kota Tua. Nanti kami harus dengarkan komentar mereka terhadap persiapan mengusulkan Kota Tua sebagai world heritage," ujar Tinia Budiarti, Kepala Disparbud DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
Menurut Tinia, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Kota tua sebagai world heritage. Selain itu juga diperlukan keterlibatan berbagai stakeholder yang berkepentingan di kawasan Kota Tua.
"Karena ketika diajukan banyak persyaratan yang harus kami penuhi. Itu melibatkan stakeholder cukup banyak," ucapnya.
Ia menuturkan, dalam beberapa tahun belakangan ini, pihaknya bersama sejumlah unsur terkait telah melakukan restorasi beberapa public space, renovasi museum, penataan pedagang kaki lima (PKL) dan lainnya di kawasan Kota Tua. Beberapa Badan Usaha Milik Negera (BUMN) pun ikut dilibatkan dalam melakukan restorasi bangunan. emh/P-5
Redaktur: M Husen Hamidy
Penulis: M Husen Hamidy
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 PLN UP3 Kotamobagu Tanam Ratusan Pohon untuk Kelestarian Lingkungan
- 2 Belinda Bencic Raih Gelar Pertama
- 3 Masih Jadi Misteri Besar, Kementerian Kebudayaan Dorong Riset Situs Gunung Padang di Cianjur
- 4 Ada Efisiensi Anggaran, BKPM Tetap Lakukan Promosi Investasi di IKN
- 5 Regulasi Pasti, Investasi Bersemi! Apindo Desak Langkah Konkret Pemerintah
Berita Terkini
-
Temani Gaya Hidup Berkelas Para Japanese Enthusiasts, BNI Borong 2 Penghargaan dari JCB
-
Pemerintah Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis Senilai Rp3 Triliun
-
Urgensi Penggunaan Kendaraan Listrik, Salah Satunya Kurangi Kebergantungan Impor BBM
-
Optimalisasi Layanan Pelayanan, Kemenhub Perkuat Sinergi dengan BUMN
-
MA Akui Pelayanan Pengadilan Ikut Terdampak Efisiensi Anggaran 2025