Korupsi "Berjamaah"

Karena itu, tim dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan bertolak ke Kota Malang. Dia akan mengundang Sekretaris Daerah Kota Malang atau Sekretaris Dewan DPRD Kota Malang. Mendagri memerintahkan pembuatan payung hukum agar pemkot berjalan.

Melihat fakta korupsi berjamaah ini, kita sungguh mengurut dada. Prihatin, sekaligus tak habis pikir. Sudah begitu rusakkah moral para anggota legislatif daerah? Mengapa mereka mengorbankan kepercayaan rakyat dan upaya keras mereka sendiri untuk bisa meraih kursi DPRD? Entah apalagi yang harus dilakukan para penjaga dan pengawal moral bangsa untuk mengingatkan elite dan mereka yang duduk di pemerintahan, parlemen, serta cabang kekuasaan lain yang rawan suap korupsi.

Zaman telah berubah. Masyarakat ingin perubahan ke arah yang lebih baik, jauh dari karut marut suap dan korupsi. Lembaga antikorupsi seperti KPK, aktivis serta lembaga antikorupsi bentukan masyarakat selalu memantau gerak dan perbuatan curang. Artinya, pada saatnya, perbuatan busuk dan jahat untuk memperkaya diri dengan mengambil uang negara, pasti terbongkar.

Jadi, mulailah sadar dan menjauh dari segala macam perbuatan suap dan korupsi. Pandanglah masa depan dengan kerja keras dan terapkan hidup normal. Negara yang bersih dari korupsi akan semakin maju. Sebaliknya, negara yang terus dirundung korupsi akan jalan di tempat atau bahkan mundur.