Korsel Cermati Dugaan Ekspor Seragam Militer Korut ke Russia
Foto: YONHAP NewsSEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengatakan pihaknya terus mencermati perkembangan situasi terkait dugaan ekspor seragam militer musim dingin oleh Korea Utara (Korut) untuk pasukan militer Russia.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan pada Jumat (11/11) bahwa pihaknya khawatir mengenai kemungkinan pelanggaran resolusi sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) oleh Russia.
Ditambahkan pula, pihaknya akan mencegah upaya Korut untuk menghindari sanksi DK PBB melalui kerja sama erat dengan dunia internasional, serta menyerukan agar seluruh negara angota PBB sepenuhnya menerapkan resolusi DK PBB.
Radio Free Asia (RFA) melaporkan bahwa sejak sebulan lalu, Korut memproduksi seragam militer dan sepatu yang kemudian dikirimkan untuk tentara Russia di Ukraina untuk mendapatkan bayaran dalam mata uang dollar AS.
"Menurut resolusi sanksi DK PBB nomor 2375 pada September 2017, ekspor tekstil dan produksi pakaian dilarang, sehingga apabila berita tersebut benar, maka Korut telah melanggar resolusi DK PBB," lapor kantor berita KBS.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel juga kembali menyatakan pihaknya tengah memantau kemungkinan transaksi senjata antara Korut dan Russia, serta terus menjaga komunikasi erat dengan negara-negara sahabat, termasuk Amerika Serikat. KBS/I-1
Berita Trending
- 1 KPU: Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta pada Kamis
- 2 Hari Kamis KPU tetapkan Gubernur
- 3 Perluas Akses Permodalan, Pemerintah Siapkan Pendanaan Rp20 Triliun untuk UMKM hingga Pekerja Migran
- 4 Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, Kepala BSSN dan Basarnas Juga Diganti
- 5 Marselino Ditemani Ole Romeny di Oxford United
Berita Terkini
- Anak Shin Tae-yong Kecewa Setelah Ayahnya Dipecat PSSI
- DKPP Apresiasi Kerja Keras KPU dan Bawaslu Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
- Terancam Lumpuh, Lebih dari 2.300 Penerbangan di AS Batal Atau Tertunda Akibat Badai
- Komisi Kejaksaan Terima 869 Laporan Pengaduan Masyarakat, Jakarta Provinsi Tertinggi
- Menag Sebut Penurunan Biaya Haji 2025 Sesuai Permintaan Presiden dan Pastikan Tak Akan Kurangi Kualitas Layanan