Korporasi Dapat Penjaminan Kredit

Jakarta - Pemerintah segera menggelontorkan penjaminan kredit untuk korporasi yang ditargetkan mampu membidik pembiayaan modal kerja hingga 100 triliun rupiah. Stimulus itu diharapkan dapat menggenjot pemulihan ekonomi khususnya di triwulan III-IV pada 2020.

"Kami target 100 triliun rupiah realisasi kredit modal kerja untuk korporasi dalam 16 bulan ke depan sampai 2021," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam webinar, di Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut dia, kucuran penjaminan kredit bagi korporasi ini karena pemerintah mengamati sudah ada tanda pemulihan aktivitas ekonomi sehingga pemerintah masuk dengan tambahan penjaminan sehingga menjadi vitamin untuk percepatan di sektor riil.

Penjaminan kredit korporasi ini juga hadir setelah melihat animo yang besar dalam penjaminan kredit jilid pertama yang menyasar usaha mikro kecil menengah (UMKM).

BKF sebelumnya mencatat dalam waktu kurang dari satu bulan, penjaminan kredit modal kerja pelaku UMKM mencapai 31 triliun rupiah. Dua BUMN yang mendapat tugas melakukan penjaminan kredit adalah Jamkrindo dan Askrindo.

Cakupan penjaminan yang ditanggung pemerintah sebesar 80 persen dan 20 persen oleh perbankan dengan biaya imbal jasa penjaminan (IJP) yang dianggarkan mencapai lima triliun rupiah dan penjaminan modal kerja satu triliun rupiah.

Sementara itu, untuk kemajuan alokasi anggaran mendukung UMKM, lanjut dia, per 22 Juli 2020, sudah terealisasi 25,3 persen dari pagu anggaran 123,46 triliun rupiah atau terealisasi 30,21 triliun rupiah. Adapun dari pagu anggaran itu, Febrio melanjutkan yang sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai 40,3 triliun rupiah dan yang belum masuk DIPA sebesar 83,13 triliun rupiah.

Ajukan Keringanan

Sementara itu, kalangan dunia usaha mengusulkan adanya stimulus berupa modal kerja untuk kembali bisa membuka kegiatan perekonomian senilai total 303,76 triliun rupiah yang bisa digunakan selama enam bulan ke depan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, dalam webinar di Jakarta, Selasa (28/7), mengatakan angka tersebut merupakan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi pengusaha di berbagai sektor di bawah naungan Kadin Indonesia.

"Ini masukan dari beberapa asosiasi di bawah Kadin, dari API (tekstil), Gapmmi (makanan dan minuman), Aprisindo (alas kaki), PHRI (hotel dan restoran), mereka menyampaikan kebutuhan mereka berdasarkan demand yang ada di mereka. Ini (jumlahnya) gambaran kebutuhan modal kerja mereka selama enam bulan ke depan," katanya.

Dari total 303,76 triliun rupiah itu, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) membutuhkan 141,5 triliun rupiah; sektor makanan dan minuman butuh 100 triliun rupiah; sektor alas kaki 40,5 triliun rupiah; sektor hotel dan restoran 21,3 triliun rupiah; dan sektor elektronika dan alat listrik rumah tangga 407 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk UMKM sebesar 125 triliun rupiah.

Menurut Rosan, besaran modal kerja yang disampaikan dunia usaha memang sangat diperlukan bagi mereka untuk bisa melanjutkan usahanya. "Kami pun mengusulkan kepada pemerintah bahwa modal kerja ini, dari perbankan kan masih ragu-ragu. Jadi, kalau bisa perbankan ini dapat jaminan dari pemerintah karena mereka melihat ini sebuah kredit yang mereka khawatirkan," katanya.

uyo/Ant/E-10