Korea Utara Meningkatkan Penutupan Perbatasan dengan Tiongkok

Citra satelit dengan jelas mengungkapkan peningkatan penegakan keamanan di sisi perbatasan utara Korea Utara setelah awal tahun 2020. Analisis mendalam terhadap enam wilayah perbatasan terpilih, dengan total panjang 321 kilometer, menunjukkan bahwa pihak berwenang Korea Utara memagari hampir semua wilayah yang dianalisis pada tahun 2022. atau tahun 2023, dengan hampir 500 kilometer pagar baru.

Sebagian besar wilayah yang dianalisis oleh Human Rights Watch kini memiliki dua, dan di sebagian kecil wilayah tersebut terdapat tiga lapis pagar. Gambar juga menunjukkan peningkatan pagar utama di beberapa daerah, jalur patroli penjagaan yang baru atau lebih baik, serta garnisun, menara pengawas, dan pos penjagaan baru.

Di wilayah yang dianalisis, Human Rights Watch menemukan peningkatan fasilitas keamanan sebesar 20 kali lipat sejak tahun 2019. Sebanyak 6.820 fasilitas telah ditempatkan di dekat pagar baru atau yang diperbaiki, rata-rata satu setiap 110 meter. Peningkatan keamanan dalam negeri yang dilakukan pemerintah di perbatasan utara telah membuat hampir semua perjalanan domestik dan internasional tanpa izin, baik untuk melakukan kegiatan komersial informal atau untuk keluar dari negara tersebut, tidak mungkin dilakukan.

Bahkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi, Korea Utara adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pemerintah telah lama berjuang untuk menjamin ketahanan pangan, kecukupan nutrisi anak, dan akses terhadap obat-obatan. Selama beberapa dekade, pemerintah telah memprioritaskan pengembangan program senjata nuklir dan rudal dibandingkan layanan sosial dasar, sehingga mengalihkan pendapatan miliaran dolar yang seharusnya digunakan untuk layanan sosial dan publik serta infrastruktur guna memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong hak-hak ekonomi dan sosial.

"Dewan Keamanan PBB harus segera meninjau sanksi yang berlaku saat ini terhadap Korea Utara, dan langkah-langkah yang diambil negara-negara untuk menegakkan sanksi tersebut, untuk mengevaluasi dampaknya terhadap hak asasi manusia dan pengiriman bantuan kemanusiaan," kata Human Rights Watch.
Halaman Selanjutnya....