Koordinasi "Stakeholder" Dorong UMKM Naik Kelas

JAKARTA - Integrasi dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional.

"Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung," kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/8).

UMKM menjadi salah satu indikator penting dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.

Menurutnya, UMKM juga terbukti berdaya tahan di tengah pandemi, yang terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh dalam pengembangannya, antara lain dengan mengalokasikan dana 121,20 triliun rupiah pada 2020 dan 83,19 triliun rupiah pada 2021 untuk antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga non-KUR, dan Penjaminan Kredit Modal Kerja.

Adapun pengembangan UMKM telah menjadi fokus utama pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, serta modernisasi koperasi.
Halaman Selanjutnya....