![Kontribusi Kinerja Pengawasan BPKP ke Keuangan Negara Capai Rp117,83 Triliun pada 2022](https://koran-jakarta.com/images/article/kontribusi-kinerja-pengawasan-bpkp-ke-keuangan-negara-capai-rp117-83-triliun-pada-2022-230119141312.jpeg)
Kontribusi Kinerja Pengawasan BPKP ke Keuangan Negara Capai Rp117,83 Triliun pada 2022
![Kontribusi Kinerja Pengawasan BPKP ke Keuangan Negara Capai Rp117,83 Triliun pada 2022](https://koran-jakarta.com/images/article/kontribusi-kinerja-pengawasan-bpkp-ke-keuangan-negara-capai-rp117-83-triliun-pada-2022-230119141312.jpeg)
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (kanan) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kiri).
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi terhadap keuangan negara sebesar Rp117,83 triliun sepanjang 2022, yang merupakan kinerja pengawasan dari berbagai aspek yakni proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
"Kontribusi kami efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara," kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/1).
Adapun rentang pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 kementerian atau lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa.
Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional, serta 112 proyek pembangunan lain.
Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, 1.154 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 1.340 Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta 39.769 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya