Konsumsi Domestik Diyakini Pulih

JAKARTA - Pemerintah optimistis indikator sisi permintaan yang menopang perekonomian akan membaik pada tahun ini, bukan hanya belanja pemerintah. Meski demikian, dunia usaha belum sepenuhnya bangkit seiring pengurangan produksi akibat penurunan belanja masyarakat sehingga masih dibutuhkan stimulus dari pemerintah.

"Tahun ini, kita berharap seluruh elemen agregat demand sudah mulai masuk ke zona positif. Dengan demikian, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tidak bekerja sendiri, namun bekerja bersama- sama dengan indikator dan variabel permintaan lain," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa (31/8).

Dia optimistis indikator sisi permintaan yang lain bertumbuh positif seiring dengan Purchasing Managers' Index (PMI) yang masih ekspansif di level 53,5 pada Juni 2021. Di tingkat global, kinerja industri manufaktur secara global juga menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu.

"Ini artinya, seluruh negara mulai bergerak perekonomiannya, yang akan menimbulkan demand untuk ekspor kita dan tentu arus modal untuk investasi," ucap Menkeu.

Meski demikian, dia memperingatkan untuk tetap mewaspadai penyebaran Covid-19. Pada Juli lalu, penyebaran varian Delta Covid-19 membuat pemerintah terpaksa menarik rem darurat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga menekan PMI menjadi 40,1 pada Juli 2021, berdasarkan laporan IHS Markit.

"Meskipun demikian, pada Agustus, kita sudah melihat adanya lagi pembalikan arah sesudah kita menghadapi PPKM. Mobilitas masyarakat mulai meningkat dan memunculkan aktivitas konsumsi," ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan akan terus berfokus menggunakan APBN untuk mengendalikan Covid-19 dan memulihkan perekonomian. Hal ini dilakukan dengan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, meningkatkan tracing, testing, dan treatment, serta menyalurkan bantuan sosial untuk 50,40 persen dari total masyarakat yang perekonomiannya paling rentan terdampak Covid-19.

"Saat ini, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 43 persen dari yang dianggarkan atau 326 triliun rupiah. Masih ada empat bulan ke depan untuk meneruskan penyalurannya," kata Menkeu.

Keseimbangan Kebijakan

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, mengapresiasi langkah pemerintah menyeimbangkan kebijakan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan menjaga ekonomi dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 4.

Dia mengatakan saat ini dunia usaha belum bangkit secara penuh. Beberapa anggota Kadin, baik yang berskala besar maupun mikro, kecil, dan menengah pun masih mengurangi produksi mereka karena penurunan belanja masyarakat sehingga pelaku usaha membutuhkan bantuan pemerintah.

"Dalam situasi kurang bagus karena pandemi Covid-19 ini, kami merasa pengusaha dan pemerintah serta regulator melakukan dialog yang sangat intensif melakukan suatu terobosan," imbuhnya.

Dia juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang telah menurunkan suku bunga sebanyak enam kali sebesar 115 bps sejak tahun lalu. BI juga telah mempertahankan kebijakan suku bunga terendah dalam sejarah pada level 3,5 persen.