Konsultasi Publik Hasilkan APBN yang Adaptif

Masukan Masyarakat

Sejalan dengan Mei, Kepala Biro Hukum Kemenkeu, Arief Wibisono, mengatakan RUU APBN merupakan bertemunya dua proses yaitu teknokratik dan politik. Karena itu, Arief menuturkan konsultasi publik dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan masukan, diskusi dan saran yang konstruktif dari masyarakat demi perbaikan kebijakan yang lebih baik.

"Sebagai negara demokrasi maka seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan masukan terhadap RUU APBN," ujarnya.

Terlebih lagi, di tengah kondisi yang tidak pasti, kompleks dan memiliki volatilitas yang tinggi sehingga perumusan suatu peraturan perlu dicermati secara lebih saksama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menambahkan kesinambungan fiskal harus tetap dijaga.