Konsep Program Pendidikan Karakter Tidak Membumi

Poin penting dari Perpres Program Pendidikan Karakter hanya tidak ada kewajiban bagi sekolah menerapkan Sekolah Lima Hari.

JAKARTA - Konsep Program Pendidikan Karakter (PPK) yang ditawarkan pemerintah dinilai tidak membumi, mengawang-awang, dan tidak bermanfaat. Poin penting dari perpres ini hanya tidak ada kewajiban bagi sekolah menerapkan Sekolah Lima Hari. Penilaian tersebut disampaikan oleh Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Isti Handayani menanggapi keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu (6/9).

Bahkan menurut Isti, idepemanfaatan kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) untuk mengoptimalisasi penambahan jam belajar siswa itu juga sangat tidak tepat. Ekstrakurikuler menurut Isti sangat sedikit kaitannya dengan pembentukan karakter. "Ekskul itu lebih banyak ke penajaman skill atau keterampilan, ekskul untuk mengisi penambahan 8 jam sekolah itu bukan hanya tidak tepat tapi itu konsep yang salah," tegasnya.

Ia menegaskan, Perpres PPK yang masih memuat soal poin sekolah lima hari di dalamnya, maka pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk menyiapkan penerapannya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus lebih banyak mendengar masukan para praktisi dari sekolah-sekolah yang program PPK-nya sudah berjalan dengan baik.

Sebab, PPK tidak sesederhana menambah jam pelajaran. FSGI sendiri, kata Isti, memiliki konsep PPK yang jauh dari apa yang ditawarkan pemerintah selama ini. PPK dalam konsep FSGI menjadikan kepala sekolah, guru, karyawan, dan orang tua sebagai role model. "Bahkan sekolah harus menggandeng erat ortu (orang tua siwa) dalam PPK karena peran penanaman karakter yang utama dan pertama ada pada orang tua," kata Isti.
Halaman Selanjutnya....