Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Diminati Banyak Negara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia. Bahkan, negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dan terlibat dalam pembangunan ibu kota baru.

"Di antara negara-negara tersebut, terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green city. Ini saya kira sebuah sinyal yang bagus," kata Presiden saat memberikan pengantar rapat terbatas (ratas) Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2).

Sebab itu, Presiden kembali meminta kepada jajarannya agar segera disiapkan dengan detail proses kerja sama dengan negara lain, serta juga langkah-langkah percepatan di bidang lain seperti payung hukumnya.

"Segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota. Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini. Saya kira ini sebuah apa persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap," ucap Presiden.

Presiden juga minta dipaparkan hasil pra-masterplan termasuk penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan sehingga ke depan bisa masuk ke yang lebih detail.

"Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar di tahun 2020 ini juga akan segera kita mulai. Dan tentang pembiayaan ibu kota baru, saya juga minta segera diselesaikan," tuturnya.

Pemetaan Proyek

Presiden menginginkan pemetaan proyek dilakukan dengan cermat, yakni mana proyek yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerja sama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung.

"Sehingga pihak swasta, nasional, dan berbagai negara yang ingin bekerja sama, yang sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara gamblang di mana akan terlibat dan wilayah yang mana," tutup Presiden.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan dalam ratas dibahas beberapa hal perkembangan pekerjaan pra-masterplan dan kesiapan masterplan, pembiayaan, dan peraturan perundang-undangan. "Mengenai pra-masterplan atau masterplan diharapkan selesai pada pertengahan tahun ini untuk memastikan titik nol. Mudah-mudahan soft groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini," kata Suharso.

Ia menjelaskan, ratas juga membahas daya tarik ibu kota negara baru. "Jadi, pusat-pusat daya tarik baru yang diperlukan di ibu kota negara ini perlu dikembangkan, termasuk klaster pendidikan, kesehatan, dan entertaint," jelasnya.

Pemerintah menganggarkan setidaknya 466 triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru, dengan rincian sekitar 96 triliun rupiah dari APBN, sekitar 120 triliun rupiah dari swasta dan sisanya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).fdl/AR-2