Konektivitas Antarwilayah Diperkuat

KALIMANTAN TIMUR - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun pada 2024 untuk meningkatkan akses perhubungan dan konektivitas antarwilayah demi percepatan pembangunan ekonomi.

"Anggaran sebesar ini sama dengan 11,5 persen dari total APBD Kukar 2024 yang sebesar Rp13 triliun. Sedangkan nilai 1,5 triliun rupiah ini dibagi untuk dua dinas yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum," kata Bupati Kukar Rendi Solihin di Tenggarong, beberapa hari lalu.

Kukar sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) turut serta membangun konektivitas antarwilayah, di antaranya pembangunan jalan dari Desa Jonggon (Kukar) ke IKN maupun Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saat ini juga sedang berlangsung pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 di Kecamatan Sebulu, untuk menghubungkan kawasan IKN, Kukar, dan Kabupaten Kutai Timur, untuk percepatan perputaran ekonomi sekaligus menunjang transportasi yang berkelanjutan.

Jembatan di atas Sungai Mahakam sepanjang 915 meter ini diperkirakan membutuhkan total anggaran 650 miliar rupiah dan ditarget tuntas dalam dua tahun atau hingga 2025, sedangkan untuk tahun ini digelontorkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah.

"Untuk menunjang tugas-tugas bidang perhubungan, Pemkab Kukar telah menggelontorkan dana sebesar 1,1 miliar rupiah pada 2023, untuk peningkatan kapasitas insan perhubungan baik melalui diklat pemberdayaan masyarakat, untuk tenaga honor, maupun untuk diklat teknis bagi ASN," katanya.

Pemkab Kukar juga akan menandatangani Kesepakatan Bersama Kawasan Aglomerasi Mitra IKN dengan Otorita IKN, agar kawasan yang saling beririsan ini bisa terkoneksi dari sisi perhubungan.

Rendi mengatakan, Pemkab Kukar memiliki visi 'Mewujudkan Masyarakat Kukar Sejahtera dan Berbahagia", salah satu realisasinya telah masuk dalam misi ke- 4, yaitu "Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah".

Visi dan misi inilah yang kemudian menjadi dasar Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum serta OPD teknis yang terkait dalam menjalankan tugasnya. "Visi dan misi ini tidak untuk mewujudkan Program Kukar Idaman (Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri). Wujud dari visi dan misi tersebut dijalankan melalui program yang disebut Program Dedikasi Kukar Idaman, meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Rendi.

Otorita IKN juga menyiapkan pedoman reklamasi atau proses pemulihan dan rehabilitasi lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan untuk mengembalikan fungsi lahan dan ekosistem di Nusantara. Ant/S-2