Komnas HAM Fokuskan Pantau Potensi Konflik

"Memang dalam pilkada itu 'kan potensi konfliknya lebih besar dibandingkan pemilu. Isu-isu terkait dengan politik identitas, seperti agama, suku, dan ras di wilayah-wilayah yang majemuk, seperti di Sumatera Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, potensinya akan besar," ucapnya.

Menurut ia, langkah tersebut merupakan upaya pencegahan terjadinya konflik pada pilkada yang digelar serentak 27 November 2024 di seluruh Indonesia.

"Jangan sampai kita hanya sebagai 'pemadam kebakaran', tetapi sejak awal sudah mengidentifikasi potensi masalah di masing-masing daerah berdasarkan berbagai indikator, seperti Indeks Kerawanan Pemilu milik Bawaslu," tuturnya.

Komnas HAM telah berpartisipasi sebagai pemantau dan pendamping bagi penyelenggara pemilu dan pilkada sejak tahun 2014 hingga 2020 sebagai bentuk komitmen lembaga tersebut dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

Jadwal Pelantikan
Halaman Selanjutnya....