Komitmen Kurangi Penarikan Utang Harus Diperkuat

JAKARTA - Rencana pemerintah memangkas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya mendapat sambutan positif. Komitmen mengurangi penarikan utang tersebut diharapkan semakin diperkuat dan terus berlanjut ke tahun-tahun mendatang.

Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Candra Fajri Ananda, mengatakan rencana memangkas penerbitan SBN sudah tepat karena akan mengurangi beban APBN.

"Saat ini, SBN kita relatif mahal sehingga ada yang mengatakan SBN laku karena memang memberikan bunga yang tinggi. Kalau ini terus terjadi, dalam jangka menengah akan mengganggu kinerja APBN, dan akan menekan kondisi fiskal kita. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menurunkan tingkat bunga SBN dan terus berupaya memberikan kepastian bahwa itu tidak menjadi beban APBN," kata Candra.

Secara terpisah, Peneliti Ekonomi CORE, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan pemangkasan wajar dilakukan karena dalam beberapa kali penerbitan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sehingga pembiayaan relatif aman.

Dari sisi penerimaan pajak pada Agustus sudah mencatatkan pertumbuhan positif di kisaran 12 persen dibanding tahun lalu yang berkontraksi. "Pertumbuhan pajak bisa menutupi kebutuhan belanja yang meningkat karena belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Rendi.

Selain itu, beberapa pos terutama Transfer Dana ke Daerah mengalami kontraksi. "Realisasi pos belanja ini berpotensi lebih kecil dari pagu anggaran sehingga tidak membutuhkan tambahan pembiayaan melalui SBN," pungkasnya.

Sisa Anggaran

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penyesuaian pembiayaan karena adanya sumber pembiayaan APBN melalui mekanisme selain utang.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat, per akhir Agustus 2021, realisasi penerbitan SBN neto sebesar 567,4 triliun rupiah atau 47 persen dari target APBN sebesar 1.207,3 triliun rupiah.

"Kalau pemerintah menerbitkan 550,6 triliun rupiah, ini hanya 46,8 persen dan ini sudah bulan Agustus, jadi masih jauh dari yang ditargetkan," kata Menkeu.

Pemerintah, jelas Menkeu, dapat menekan utang dalam delapan bulan di tahun ini karena penyesuaian target penerbitan SBN Netto dengan memprioritaskan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan penyesuaian investasi.

"Jadi yang sering disebutkan waktu itu oleh beberapa anggota DPR atau beberapa pengamat untuk menggunakan SAL, ini digunakan seperti situasi sekarang ini," kata Menkeu.

Selain itu, dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pemerintah dan BI dalam hal sistem bagi beban pembiayaan penanganan pandemi menyebabkan utang dapat ditekan. Kontribusi BI dalam pembelian SBN hingga 15 September 2021 sebesar 139,8 triliun rupiah.