Komitmen Iklim Global Gagal Penuhi Target Perjanjian Paris

NAIROBI - Laporan Kesenjangan Emisi terbaru yang dirilis PBB mengungkap bahwa dunia saat ini on track menuju kenaikan suhu 2,7 derajat Celsius. Jelang perhelatan KTT COP26 pekan depan, PBB mendesak negara-negara bertindak cepat.

"The Heat Is On dipilih jadi tajuk Laporan Kesenjangan Emisi (Emissions Gap Report) terbaru yang diterbitkan pada Selasa (26/10) oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Laporan tersebut menganalisis rencana iklim nasional yang telah diperbarui dari 120 negara.

Rencana iklim yang juga dikenal sebagai nationally determined contributions (NDC) itu adalah inti dari Perjanjian Iklim Paris. Dalam perjanjian ini, semua negara penandatangan diharuskan untuk menetapkan target iklim nasional. Mereka juga diminta secara teratur melaporkan implementasinya di lapangan dan target-target baru yang ingin dicapai.

Temuan Suram

Sesuai namanya, laporan UNEP kali ini mengungkap temuan suram. Dengan NDC yang sudah diperbarui, emisi gas rumah kaca diperkirakan hanya akan berkurang sebesar 7,5 persen pada tahun 2030. Padahal untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius (dibandingkan dengan suhu di tahun 1900), gas rumah kaca diharuskan turun sebesar 55 persen.

Dengan kata lain, dunia harus mengurangi emisinya sebesar 28 gigaton karbon dioksida ekuivalen (GtCO2e) per tahun pada 2030. Sementara untuk membatasi pemanasan hingga 2 Celsius, negara-negara masih harus mengurangi emisinya yang merusak iklim sebesar 30 persen atau 13 GtCO2e.

"Kita punya delapan tahun untuk membuat rencana, menerapkan kebijakan, hingga akhirnya menghasilkan pemotongan. Kita harus bergerak cepat," tulis Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, dalam laporan itu.

Tetapi, jika negara-negara hanya berpegang pada target iklim nasional yang mereka tetapkan secara individual di bawah Perjanjian Paris, dunia akan berada di jalur menuju kenaikan suhu 2,7 Celsius.

"Itu akan menghasilkan bencana perubahan iklim yang tidak akan bisa kita atasi sama sekali. Itu harus dihindari dengan cara apa pun," kata Niklas Höhne, profesor perlindungan iklim di Universitas Wageningen, Belanda, yang juga menjabat direktur organisasi penelitian nirlaba New Climate Institute yang berbasis di Köln.

Dalam laporannya, UNEP mengungkapkan kekecewaannya bahwa investasi yang dirancang untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi hampir tidak mempertimbangkan perlindungan iklim. Menurut laporan itu, hanya kurang dari seperlima paket pemulihan ekonomi yang cenderung berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca