Komitmen Daerah pada Pelayanan Publik

Secara umum, kondisi pelayanan dua daerah ini memiliki perbedaan. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), fasilitas RSUD Tanjung (ibu kota KLU) walaupun cukup memadai untuk standar fasilitas kesehatan daerah otonomi baru, masih terkendala minimnya jumlah dokter spesialis maupun umum.

Sementara itu, fasilitas RSUD Kota Yogyakarta sudah cukup memadai. Akan tetapi, masih terkendala moratorium perekrutan tenaga dokter spesialis anestasi (hlm 69). Kemudian Dinas Dukcapil KLU, secara fasilitas, ruangan kantornya relatif belum nyaman. Sebab, hanya ada 1 AC yang hidup untuk seluruh ruangan berukukuran 8 x 5 meter.

Inilah yang membuat warga memilih menunggu di luar ruangan. Sedangkan di Kota Yogyakarta, untuk meningkatkan pelayanan, Dinas Dukcapil menerima berbagai keluhan masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan online, offline, maupun mobile. Sedangkan pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta baik secara fasilitas maupun informasi tentang mekanisme pelayanan di Dinas Perizinan cukup lengkap.

Sementara itu, di KLU, layanan perizinan dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Ada dua masalah terkait perizinan di KLU. Pertama, minimnya anggaran kegitan survei lokasi ketika menerbitkan izin. Kedua, pengusaha enggan mengurus sendiri dokumen perzinannya. Maka, muncul broker yang membantu dengan mematok imbalan tertentu (hlm 78).

Dalam menganalisis implementasi UU tentang Pelayanan Publik, buku ini mengupas dari tiga aspek: regulasi, organisasi, dan sumber daya. Dalam aspek regulasi, ketentuan mengenai standar pelayanan publik belum seluruhnya diterapkan. Misalnya, di Dinas Dukcapil KLU belum terpampang visi, misi, dan maklumat pelayanan karena sempitnya ruangan (hlm 73).
Halaman Selanjutnya....