Komite Keselamatan Konstruksi

Tragedi mematikan pada proyek pembangunan infrastruktur semakin mencuat akhir-akhir ini. Pada mulanya hanya kecelakaan lalu lintas pengangkut crane di jalan tol, lalu girder di ruas jalan tol Pasuruan- Probolinggo, Jawa Timur. Setelah itu, ambruknya girder di proyek tol Depok-Antasari, box girder di pembangunan LRT Velodrome-Kelapa Gading.

Terakhir crane proyek dwiganda rel kereta api di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dan robohnya dinding underpass rel kereta di jalur Perimeter Selatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Pada peristiwa robohnya tembok beton sepanjang 20 meter di jalur Perimeter Selatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi catatan tersendiri.

Sebab, tembok tersebut menimpa sebuah mobil yang ditumpangi dua orang, yakni Dianti Dyah Ayu Chayani Putri dan Mukhmainna. Petugas gabungan pun membutuhkan waktu lebih dari 12 jam untuk mengevakuasi kedua korban, namun salah satu korban, yaitu Putri meninggal dunia usai dipindahkan dari rumah sakit. Kita tentu saja prihatin dengan adanya korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan kerja proyek infrastruktur.

Ada kecurigaan bahwa tuntutan agar pembangunan cepat selesai bisa berdampak kurang sempurnanya aspek desain hingga pengawasan konstruksi sehingga investasi harus transparan dan terbuka kepada publik. Selain itu, ada juga yang menilai kecelakaan umumnya terjadi berarti ada kemungkinan operator kurang istirahat ditambah dengan adanya potensi yang mengoperasikan belum terlatih betul.

Maka, perlunya sertifikasi bagi pekerja pembangunan infrastruktur penting diberlakukan. Sebab dengan adanya program percepatan pembangunan, maka pekerjaan pembangunan infrastruktur juga semakin bertambah. Kita tentu saja menunggu hasil investigasi dari peristiwa kecelakaan kerja proyek infrastruktur.

Hal ini penting agar pengerjaan proyek infrastruktur tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hasil evaluasi peristiwa kecelakaan kerja proyek infrastruktur adalah dokumen penting agar kita selalu mengutamakan keselamatan. Namun demikian pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab di samping penyedia jasa kontruksi yang harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi.

Untuk itu, harus ada ketegasan dan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka mengatasi masalah itu. Di sinilah pentingnya Komite Keselamatan Konstruksi (KKK). Kita pun menuntut KKK segera melakukan investigasi secara mendalam dan melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ya, meski pengerjaan konstruksi saat ini telah banyak mengandalkan teknologi tinggi, pelaksana proyek tidak boleh terlena dengan kehebatan teknologi tersebut. Hal itu, karena ujung-ujungnya manusia juga yang mesti memeriksa, mengecek, dan memutuskan sesuatu. Oleh sebab itu, pimpinan proyek dan kepala satuan di lapangan mesti disiplin dan rajin mengecek ke lokasi saat ada keputusan penting.

Semua pelaksana proyek mesti menekankan pentingnya ketaatan dan displin kepada prosedur keselamatan di titik-titik kritis pengerjaan sebuah proyek konstruksi. Sebab, semakin tinggi kekritisannya, maka semakin ketat penerapan prosedur. Kini, kita menunggu taji KKK dalam mengungkap kecelakaan kerja proyek infrastruktur.

Tujuannya, agar pengerjaan proyek infrastruktur berlangsung sesuai dengan standar dan sistem yang telah ditetapkan. Bahwa ada unsur kesalahan manusia (human error), bukan berarti kita menganggap kecelakaan kerja proyek infrastruktur sebagai yang lumrah. Harus ada hasil kajian tentang kecelakaan kerja proyek infrastruktur agar peristiwa serupa tidak terulang.