Komisi X DPR Tolak Usulan Kaji Ulang Dana Pendidikan 20 Persen dari APBN
Foto : ANTARA/HO-DPR RI
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Sebab, ia menilai belanja wajib 20 persen seharusnya dialokasikan dari pendapatan negara, bukan belanja negara, mengingat belanja negara cenderung tidak pasti.
"Kami sudah membahasnya di Kementerian Keuangan, ini caranya mengelola APBN tetapcomplyatau patuh dengan konstitusi, dimana20 persen setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan. Kalau 20 persen dari belanja, dalam belanja itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi kocak, naik turun gitu," kata Sri Mulyani.
Redaktur : Lili Lestari
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya