Komisi III DPR Batalkan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung

"Pansel menerapkan yang namanya diskresi pengesampingan ketentuan undang-undang karena ini undang-undang, jadi pansel merasa berhak mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu terutama pasal 7. Pansel merasa dirinya bisa mengesampingkan ketentuan undang-undang," katanya.

Padahal, kata dia, saat ini kinerja lembaga legislatif, yudikatif, dann eksekutif tengah mendapat sorotan publik, khususnya putusan lembaga peradilan atas sejumlah kasus kontroversial. "Kami (Komisi III DPR) baru saja didatangi keluarga dari Dini Sera yang meninggal dunia dengan terdakwanya Ronald Tannur lalu dibebaskan oleh pengadilan, ini sangat mengusik rasa keadilan kita semua, dan kita tidak ingin tahun ini kembali terjadi karena itu kami ingin benar-benar cermat," ucapnya.

Ia lantas berkata, "Lembaga seperti KY, tidak bisa salah apalagi mengesampingkan undang-undang, apalagi yang dipilih adalah hakim agung, orang yang merupakan wakil tuhan di muka bumi ini".

Atas dasar hal itu, fraksi-fraksi yang ada di Komisi III DPR RI menyatakan agar uji kelayakan terhadap uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 tidak dilanjutkan.

"Tadi semua fraksi yang hadir, ada enam fraksi, dan sudah kuorum, menyatakan tidak bisa melanjutkan proses ini, proses seleksi hakim agung ini, bukan hanya terhadap yang dua orang tetapi secara keseluruhan karena sudah terdapat istilahnya kesalahan dalam mekanisme seleksi hakim agung ini di Komisi Yudisial," ujarnya ditemui usai uji kelayakan.
Halaman Selanjutnya....