Komisi II DPR Nilai Tahapan Pemilu Harus Diawasi Ketat

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menilai ada beberapa tahapan Pemilu 2024 yang krusial sehingga harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi masalah sehingga bisa merugikan masyarakat dan peserta pemilu.

"Pertama, terkait daftar pemilih tetap (DPT), karena dari setiap pelaksanaan pemilu selalu menjadi masalah. Saat ini sinkronisasi data pemilih antara KPU dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berjalan lebih bagus," kata dia, dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/6).

Ia menjelaskan, data pemilih tetap perlu mendapatkan pengawasan yang ketat karena ada kelompok masyarakat yang rentan terkait hak pilihnya sebagai warga negara seperti disabilitas, orang jompo, dan orang dengan gangguan jiwa (OGDJ).

Menurut dia, semua kelompok masyarakat itu harus dipastikan apakah terdata di Dukcapil, dan kalau sudah terdata apakah memiliki hak pilih. "Kami juga mencermati terkait pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdata di DPT," ujarnya.