Klaim Surplus Beras Tiap Tahun Semu, Hanya Sebatas Angka

JAKARTA - Klaim pemerintah mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Pangan kalau Indonesia mengalami surplus beras hanya semu sebatas angka. Sebab, kalau benar-benar surplus tentunya Indonesia tidak perlu mengimpor beras lagi, tetapi justru sebaliknya mengekspor stok yang surplus.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, baru-baru ini mengatakan surplus yang diklaim pemerintah tidak diketahui persis di mana keberadaan stoknya. "Yang realistis saja, kalau memang kita surplus harus ekspor, ekspor kan ada laporan pajaknya, ini tidak ada, artinya yang surplus itu bagaimana? Ya itu, surplus di angka saja," kata Yeka.

Disebutkan, produksi padi sejak 2019-2022 juga stagnan rata-rata di kisaran 54 juta ton gabah kering giling (GKG). Kondisi itu diperburuk dengan produktivitas sawah di dalam negeri rata-rata hanya mampu berproduksi 5,1 ton per hektare dalam lima tahun belakangan.

Kondisi tersebut juga seiring dengan luas panen yang mandek di angka 10,71 juta hektare. Kendati demikian, pemerintah selalu mengeklaim bahwa produksi beras surplus dari angka konsumsi tahunan. Data BPS pada 2018-2022, rata-rata surplus beras sebesar 2,5 juta ton per tahun.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Masyhuri, mengatakan salah data beras di Indonesia sangat dimungkinkan karena tiga faktor. Pertama, salah dalam proses pendataan, kedua, kontrol gudang beras di Bulog yang dimungkinkan sangat mudah salah baik itu karena kesengajaan maupun tidak. Faktor ketiga, pemerintah tidak punya data beras di gudang-gudang swasta maupun yang disimpan oleh petani dan rumah tangga biasa.
Halaman Selanjutnya....