Klaim Bakamla Selamatkan Potensi Kerugian Negara Harus Diaudit

"Klaim Bakamla soal menyelamatkan uang negara Rp 4 triliun harus jelas apakah itu hasil kerja dari Bakamla atau Menteri Kelautan, atau kerja keras TNI AL, karena aturan soal penindakan di wilayah laut memang kacau balau siapa yang paling berwenang. Agar lebih gamblang, sebaiknya klaim Bakamla diaudit oleh BPK tindakan Bakamla jangan sampai melanggar aturan atau overlapping," tegasnya.

Saat konferensi pers di Kantor Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12) lalu, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menyatakan,Bakamla berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp4 triliun sepanjang 2021. Keberhasilan itu merupakan salah satu pencapaian dan kinerja Bakamla di 2021.

"Bakamla RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp4 triliun lebih dari berbagai penindakan seperti penangkapan tanker ilegal, penangkapan IUUF, penangkapan narkoba dan kapal sitaan," ujar Laksdya TNI Aan Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12).

Aan menjelaskan, output yang telah terlaksana sepanjang 2021 berdasarkan bidang kerja Bakamla antara lain, bidang operasi latihan, bidang kebijakan strategi, bidang kerja sama, bidang informasi, hukum, dan organisasi.

Kemudian, lanjut Aan, Bakamla menyimpulkan bahwa tahun ini Bakamla bersama dengan instansi terkait, dapat meningkatkan daya tangkal terhadap perilaku atau anomali di ALKI. "Dengan aksi tegas meng-intersep kapal-kapal seperti kapal Tiongkok di ALKI dan kapal tanker Yunani di ALKI III serta penangkapan kapal tanker transhipment illegal di perairan Indonesia," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....