KKP Fokus Atasi "Destructive Fishing"

Sementara itu, dari kasus-kasus yang ditangani, Satgas 115 menemukan berbagai modus operandi illegal fishing seperti penggunaan bendera kemudahan (flag of convenience) oleh beneficiary owner yang berada di negara lain.

Selain itu, False claim bendera kebangsaan melalui pemalsuan dokumen certificate of registry, Rekrutmen foreign crews (ABK kapal dari negara lain) tanpa dokumen perizinan yang lengkap, Fraud landing (tidak mendeklarasikan/ melaporkan jenis dan jumlah ikan dengan benar), penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak dan penyelundupan narkotik dengan kapal ikan.

Di samping itu, Satgas 115 telah membentuk working group yang terdiri dari beberapa negara untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari investigasi FV STS-50. Working group ini diinisiasi melalui Regional Investigative and Analytical Case Meeting (RIACM) yang diselenggarakan di Jakarta 4-5 Juli lalu.

Terkait rencana tahun depan, Susi berharap, pada awal 2019, Satgas bisa menertibkan aktivitas pertambangan di laut. "Saya berharap, tambang ilegal, minyak ilegal, timah ilegal, dan lain-lain yang ilegal di laut segera kita tertibkan, dan itu akan mengembalikan surplus dari pada nilai ekonomi Indonesia yang tadinya selalu di bawah," kata Susi.

Dijelaskanya, ada pekerjaan yang belum terselesaikan secara tuntas, yakni kegiatan penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing, pengeboman dan lain-lain. Dirinya berharap semua lembaga yang tergabung dalam Satgas bahu-membahu menuntaskan pekerjaan yang belum rampung tersebut.
Halaman Selanjutnya....