KKP Awasi "Overfishing" melalui Teknologi Satelit

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggunakan teknologi satelit untuk mengawasi penangkapan ikan berlebih atau overfishing. Pengawasan berbasis teknologi ini untuk memastikan praktik kecurangan dan overfishing tidak terjadi sehingga kegiatan di laut dipastikan sesuai prinsip keberlanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan nanti ada teknologi satelit, dan kapal pengawas di setiap zona dan terkoneksi dengan pesawat pemantau (air surveillance). "Sehingga tidak ada praktik penangkapan ikan yang melebihi kuota," tegasnya di Jakarta, Selasa (29/3).

Dia menerangkan pemantauan berbasis satelit saat ini sedang dalam proses pengembangan. Teknologi ini mampu mendeteksi praktik penangkapan ikan secara ilegal dan bahkan sampah yang dibuang ke laut. Dirinya berharap teknologi pemantauan berbasis teknologi tersebut mulai bisa dioperasikan tahun ini, berbarengan dengan penerapan penangkapan ikan terukur.

"Sekarang ini kami masih dalam tahap mengembangkannya melalui proses trial, harapannya tahun ini sudah bisa diterapkan," jelas Menteri Trenggono.

Dia juga menyampaikan penerapan penangkapan ikan terukur dengan pengawasan ketat ini, merupakan komitmen KKP untuk melaksanakan tata kelola perikanan secara berkelanjutan. Menteri Trenggono juga menampik anggapan penangkapan ikan terukur ini bersifat eksploitatif.

"Ini yang perlu diluruskan. Jadi, penangkapan ikan terukur ini justru untuk mengubah perilaku eksploitatif melalui penerapan kuota sesuai kaidah saintifik, lalu diawasi secara ketat, dan apabila ada kelebihan penangkapan, kita berikan punishment," tegas Menteri Trenggono.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyampaikan, dalam mengawal program penangkapan ikan terukur, pihaknya akan mendorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Hal tersebut mutlak diperlukan mengingat pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan ini bukan hanya menjadi ranah KKP.