KKP: Aplikasi Sihandal Turut Berkontribusi kepada Meningkatnya PNBP
Foto : ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc.
Pekerja mengumpulkan ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan, Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (3/10/2020). Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang pengelolaan ruang laut hingga bulan September 2020 sebesar Rp6,9 miliar atau naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,7 miliar.
Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan aplikasi yang terdapat dalam http://sihandal.kkp.go.id turut berkontribusi kepada meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengelolaan ruang laut pada 2020.
Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto dalam siaran pers di Jakarta, Senin (11/1/2021), mengungkapkan sebelum adanya Sihandal, para pelaku usaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP untuk memperoleh izin lokasi.
Padahal, lanjutnya, Pelaku usaha di Pulau-Pulau Kecil Terluar misalnya keberatan apabila untuk mengurus Izin Lokasi harus datang ke PTSP di Jakarta.
"Karenanya untuk memudahkan pelayanan perizinan, efisien, efektif dan legal, Sihandal disediakan agar pelaku usaha dapat mengakses dimana saja dan kapan saja. Selain itu, bagi KKP sebagai pemberi izin, Sihandal akan membantu mengurangi tatap muka dengan pelaku usaha," ucap Suharyanto.
Suharyanto menambahkan, selain menerbitkan izin lokasi bagi pelaku usaha, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menerbitkan penetapan lokasi untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, rekomendasi pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi izin lokasi untuk masyarakat lokal.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya