Kinerja Jokowi Menaikkan Tingkat Kepuasan Masyarakat

Jakarta - Pengamat Politik Fernando Emas menyatakan kinerja baik dan konsisten Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia. "Di beberapa bidang Presiden berhasil menyelenggarakan G20 dan menjalankan pemerintahan dalam bidang ekonomi, sehingga tidak krisis seperti negara-negara lainnya," kata Fernando di Jakarta, Minggu (11/12).

Selain itu, kepuasan lain yang dirasakan masyarakat adalah ketegasan Presiden Jokowi terhadap penerapan hukum dalam beberapa kasus besar yang menyita perhatian publik, seperti pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan tragedi Kanjuruhan Malang. "Presiden meminta proses itu dibuka secara terang benderang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu tentunya wajar ketika masyarakat merasa puas terhadap kinerja presiden," katanya pula.

Hal itu disampaikannya terkait tingkat kepuasan publik tercermin dari temuan survei terbaru Poltracking Indonesia sebanyak 73,2 persen masyarakat merasa puas dengan pemerintahan saat ini.

Direktur Rumah Politik Indonesia itu, juga menyoroti keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Pemerataan infrastruktur ini membuat masyarakat puas, apalagi bagi masyarakat di timur Indonesia yang saat ini arah pembangunan lebih condong ke sana.

"Seperti yang dilihat misalnya wilayah timur yang selama ini sedikit terabaikan, tentu sudah ada peningkatan yang signifikan dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini wajar ketika masyarakat merasa pemerataan itu sudah cukup membaik," katanya pula.

Fernando pun menyarankan agar para pembantu Presiden seperti menteri dan kepala daerah harus fokus dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diemban mereka. "Tentu yang harus tetap dijaga soliditas oleh tim kerjanya beliau untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Meski kepuasan publik mengalami peningkatan atas kerja pemerintah, Fernando Emas juga memberikan catatan yang harus diperhatikan pemerintah, yakni pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan.

Pemindahan IKN, kata Fernando, akan membuat fokus pemerintah terbagi dan ditakutkan program-program kerja lainnya tidak akan maksimal.