Kiai dan Kepala Desa

Pengakuan atas kepemimpinan berdasarkan tradisi musyawarah-mufakat. Kemunculannya berasal dari bawah, sehingga jauh dari kesan kosmpolit. Tidak ada intervensi dan campur tangan pemerintah dalam pengangkatan kiai. Masyarakat memberikan misi kepada seseorang yang. Boleh dibilang, negara enggan memberikan penegasan terhadap keberadaannya, terutama dalam produk legal. Adapun proses pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis. Pemilihan langsung yang melibatkan semua lapisan menandai proses tersebut.

Eksistensinya dilindungi pemerintah. Legalitas mendasari setiap kebijakan yang dikeluarkan, selama tidak menyalahi kode etik karena mendapat pengakuan dari Negara. Kekuasaannya terkesan bersifat topdown. Sejumlah peraturan perundang-undangan dibuat demi ketentuan terhadap posisi kepala desa. Peran kiai bersifat tradisional. Fungsinya merupakan warisan pemikiran lama yang masih lestari. Konsensus menentukan tugas kiai bersifat kondisional, ditentukan oleh perubahan zaman. Realitas sosial menjadi pijakan atas misi yang diemban.

Apa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilainilai yang dipegang teguh oleh mereka. Kiai dapat berperan dalam bidang agama, sosial, politik, bahkan medis. Dalam bidang agama, kiai memerankan diri sebagai imam shalat maktubah, muballigh, imam tahlil, dan khatib shalat Jumat atau shalat Ied. Dalam bidang sosial, kiai dipercaya memberi arahan tentang calon pasangan hidup, memberi nama bayi, memimpin ritual slametan dan penyampai maksud hajatan. Dalam bidang politik, dia berpengaruh menentukan calon bupati, calon presiden dan calon legislator. Konsultasi mengenai partai terbaik juga diserahkan kepada kiai. Dalam bidang medis, sebagian kiai dinilai sanggup mengobati pasien dengan pengobatan alternatif.

Penulis Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UII