KI Bakal Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan Publik

BANJARMASIN - Komisi Informasi (KI) Pusat RI menyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyetujui lembaga KI terlibat dalam pengambilan kebijakan publik atau pembuatan regulasi guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"KI Pusat ingin dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, atau jika ada pembuatan regulasi, sehingga kami tidak hanya bertugas membuat standar layanan publik atau hanya sebatas menyelesaikan sengketa informasi publik," kata Ketua KI Pusat RI Donny Yoesgiantoro setelah membuka Rakornas ke-15 KI se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (12/6).

Donny menyatakan Menko Polhukam mendorong KI untuk masuk ke proses pembuatan kebijakan publik tersebut, sehingga pada pelaksanaan Rakornas KI ke-15 se-Indonesia juga turut akan menghasilkan berbagai rekomendasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi KI.

"Menko Polhukam merupakan perwakilan pemerintah yang membawahi segala bidang informasi yang bersifat strategis seperti Kejagung, Kemhan, Polri, Badan Sandi Negara, termasuk KI," ujarnya.

Menurut Donny, hal itu untuk memperkuat peran lembaga negara dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, apalagi pada badan publik sektor pertahanan dan keamanan karena menyangkut kepentingan publik.
Halaman Selanjutnya....